Beberapa hari lalu blogwalking dan ketemu blog bagus yang menyampaikan kebohongan mekanisme subsidi BBM dan membuat simulasi harga minyak bumi Indonesia jika diekspor dan jika tidak diekspor. Darinya kita bisa mengetahui bahwa ketika harga minyak dunia naik, Indonesia sebenarnya malah untung trilyunan dan bukannya rugi seperti dikatakan pemerintahan SBY. Jadi, pemerintahan SBY sebenarnya telah melakukan komunikasi politik kebijakan yang sebenarnya esensinya adalah penipuan terhadap rakyat. Hal tersebut disampaikan melalui dua file yang telah saya unduh dan dapat diunduh di halaman download e-book.
Bila sudah membacanya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai tambahan:
1. Menurut an-Nabhani, minyak adalah abundance resource yang tidak bisa dimiliki oleh satu per satu pihak kecuali rakyat. Hal ini ditegaskan melalui hadits Rasul saw. yang disampaikan Imam Ahmad, bahwa manusia berserikat dalam padang rumput, air, dan api. Minyak atau sumber energi lainnya adalah milik rakyat, yang pengelolaannya diserahkan kepada negara.
2. Di dalam file tersebut ada beberapa rekomendasi untuk pemberian PPN barang mewah, pewajiban pembelian pertamax, dll. Sepemahaman saya, hal ini merupakan derivasi dari asumsi: “Bahwa subsidi yang diberikan kepada BBM telah dilakukan dengan tidak adil” dengan kenyataan bahwa mobil2 mewah mengonsumsi BBM bersubsidi (entah premium ataupun solar). Ini adalah asumsi yang salah. Mengapa? Karena orang-orang kaya juga telah memenuhi haknya dengan membayar pajak (dalam pemerintahan kapitalis, atau zakat dalam pemerintahan Islam ‘wanna be’).
3. Negara telah menuntut berbagai macam pajak dari rakyat. Entah PPh, PPN, PBB, PPNBM, dll. Pajak yang dibayar oleh rakyat ‘katanya’ digunakan untuk menjalankan negara ini (anggaran pemasukan APBN hampir 80% dari pajak). Pemasukan dari pajak dalam APBN dikeluarkan oleh pemerintah dalam berbagai pos, salah satunya adalah untuk subsidi BBM. Jadi orang kaya dan industri ’sebenarnya’ berhak atas subsidi BBM (jika memang subsidi itu ada).
4. Sanggahan yang sempat terlintas di kepala saya adalah: Apa benar orang2 kaya dan industri adalah orang yang taat pajak? Kenyataannya tidak demikian. Oleh karena itu, di Dirjen Pajak ada satu departemen yang khusus menangani ekstensifikasi penerimaan pajak. Lalu, jika taat pajak, apa benar orang-orang tersebut jujur dalam pelaporan pajak? Well, harus jujur, kebanyakan industri memanfaatkan jasa konsultan dan akuntan untuk melakukan manipulasi pencatatan keuangan sehingga dapat dilakukan penghematan pajak. Bahkan dari kasus Asian Agri, industri sawit milik Sukanto Tanoto, diketahui bahwa Tanoto sendiri melakukan presentasi kepada pada operasionalnya tentang bagaimana melakukan penghematan pajak. Jadi, benar dong kalau dikatakan subsidi itu memang tidak adil?
5. Tunggu dulu. Apa yang dituliskan di atas, orang-orang pemerintah juga tahu (terutama Berkeley Mafia). Bahkan sudah menjadi stigma bagi Direktorat Pajak, bahwa di sana isinya adalah tukang palak yang selalu minta duit dan bonus untuk membantu penggelapan pajak. Aparat pemerintah juga melakukan KKN. Jadinya siapa yang salah? Kalau kata saya, yang salah adalah pemerintah. Karena ia membuat aturan dengan sistem pemerintahan dan asumsi asumsi yang salah. Bisa jadi, rakyat juga menjadi pihak yang paling bersalah, manakala ia mendiamkan hal ini terus berlanjut (orang-orang pemerintah juga rakyat kan? direkrut dari rakyat kan?). Akankah kita (rakyat) diam melihat kezaliman sistematik ini merusak otak, jiwa, dan kelangsungan hidup anak cucu dan lingkungan kita?
…we are now entering upon an unjust and trivial war, a war against a helpless people, and for a base object — robbery. At first our citizens spoke out against this thing, by an impulse natural to their training. Today they have turned, and their voice is the other way. What caused the change? Merely a politician’s trick…Each of you, for himself, by himself and on his own responsibility, must speak. [Mark Twain]
“Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, sebelum kaum itu merubahnya sendiri” [Allah dalam KitabNya yang suci]
